Pemerintah
tidak perlu melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan
pribadi roda empat. Pemerintah cukup dengan menaikkan harga jual BBM bersubsidi jenis premium secara bertahap tiap tahunnya sampai pada harga jual BBM bersubsidi jenis premium pada harga jual keekonomiannya.
Ketentuan
Pasal 7 ayat (4), Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Pengujian Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
(UU APBN 2012) adalah suatu kebijakan yang tidak tepat, tidak arif, tidak adil
dan banyak menimbulkan permasalahan yang merugikan banyak pihak. Demikian antara lain pokok permohonan Pengujian UU APBN 2012.
Permohonan ini diajukan oleh Bgd. Syafri, Lavaza Basyaruddin, Yuliana alias
Nonly Yuliana, dan Asep Anwar.
Materi yang diujikan para Pemohon yaitu, Pasal 7
ayat (4), “Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas
cair (liquefied petroleum gas (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram dalam
Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih
tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi”.
Kemudian, Penjelasan Pasal 7 ayat (4), “1. Pengalokasian BBM
bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis
premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April
2012. 2. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui: a.
optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram; b. meningkatkan
pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar
gas (BBG); c. melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi; dan; d. menyempurnakan
regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.”
Menurut para Pemohon, ketentuan pasal dalam UU APBN
2012 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. “Kami selaku
warga negara Indonesia, patut mendapatkan kesejahteraan yang diberikan oleh Negara
atau Pemerintah Indonesia,” kata Lavaza Basyaruddin, dalam sidang dengan agenda
pemeriksaan perbaikan permohonan yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa,
(6/3/2012). Persidangan untuk perkara 13/PUU-X/2012 ini dilaksanakan oleh panel
hakim konstitusi Achmad Sodiki (ketua panel) didampingi dua anggota panel,
Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman.
Berlakunya ketentuan dalam materi UU APBN 2012
tersebut, lanjut Lavara, jelas-jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon.
“Dengan dikeluarkannya UU tersebut, maka jelas hak konstitusional kami
dilanggar,” lanjutnya.
Para Pemohon meminta (petitum) kepada
Mahkamah agar menerima permohonan. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU APBN 2012
bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Sebelum menutup persidangan, panel hakim mengesahkan
alat bukti para Pemohon. Alat bukti yang diajukan dan disahkan berupa bukti P-1
sampai P-7. (Nur Rosihin Ana).
