Cara Penetapan Kursi DPRD Provinsi Tidak Mengandung Diskriminasi

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 130/PUU-VII/2009 Pemohon: Habel Rumbiak. Pokok Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma yang diuji: Pasal 205 dan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Norma UUD 1945 sebagai penguji: Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan...

readmore »»  

Uji UU Pembentukan Kabupaten Maybrat: Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2009 Pemohon: 1.      Sadrak Moso; 2.      Yerimias Nauw; 3.      Martinus Yumame; 4.      Izaskar Jitmau; 5.      Willem. NAA. Pokok Perkara: Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten...

readmore »»  

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemohon: Sri Sudarjo. Jenis Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok Perkara: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 angka (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat...

readmore »»  

Sengketa Pemilu 2009: Sebagian Permohonan PKNU Dikabulkan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). MK menyatakan penghitungan perolehan suara Pemohon di Dapil Lumajang 1 Kecamatan Lumajang Desa Blukon yang benar adalah 360 suara, sehingga secara keseluruhan perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Lumajang 1 adalah 1.947 dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 sepanjang mengenai...

readmore »»  

MK Tolak Permohonan Calon Anggota DPD Banten, Humaedi Hasan

Tertukarnya nomor urut Humaedi Hasan, peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Banten dalam formulir Berita Acara (BA) model C1 dan C2 Plano untuk KPPS, serta DA-1 dan DA-B untuk PPK menyebabkan bertambahnya perolehan suara calon nomor urut 30 yang dicatat sebagai calon nomor urut 31 pada formulir C1, DA-1 dan DA-B. Demikian pokok permohonan Humaedi Hasan, Pemohon perkara Nomor 55/PHPU.A-VII/2009...

readmore »»  

Mahkamah Tolak Permohonan Partai Matahari Bangsa

Sidang Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk perkara Nomor 45/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai Matahari Bangsa (PMB) digelar di ruang Panel II lt. 4 Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/5/2009). Sidang dipimpin A. Mukthie Fadjar, dua hakim anggota, Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati. Pemohon mengajukan dilakukannya persidangan jarak jauh melalui video converence (vicon) dari Lombok Tengah dengan mempertimbangkan...

readmore »»  

MK Tolak Permohonan Partai Demokrat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan Partai Demokrat (PD) mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung MK, Jumat (22/5) pukul 10.00 WIB. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan Panel Hakim II yang dipimpin A. Mukhtie Fadjar dengan anggota Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati. Tampak...

readmore »»