Periodisasi masa jabatan hakim pengadilan pajak akan
mengurangi konsentrasi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
merdeka. Sebaiknya pembatasan masa jabatan hakim hanya berkaitan dengan usia
pensiun.
Kekuasaan kehakiman
yang merdeka merupakan instrumen menegakkan hukum dan keadilan. Sudah
seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam
rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai...
Nora Uzhma Naghata, Sri Utami, Najuba Uzuma Akasyata, Nur Rosihin Ana
Sapa senja di Teluk Awur, Jepara 24 Agustus 2012
Minggu, 20 Maret 2016
Pelanggaran Pilkada oleh Penyelenggara

Pilkada ternoda oleh ulah
penyelenggara. Proses demokrasi yang cedera harus dipulihkan. Perintah
pencoblosan ulang di lima daerah cukup beralasan.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015
secara umum berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Sebanyak 268 daerah semula
dijadwalkan mengikuti pilkada serentak yang digelar...
Label:
Halmahera Selatan,
Mamberamo Raya,
MK,
Muna,
nur rosihin ana,
Pemungutan Suara Ulang,
PHP Kada 2015,
Pilkada serentak 2015,
Pilu,
pilukada,
Sengketa Pilkada 2015,
Sula,
Teluk Bintuni
Kejahatan Demokrasi
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan oleh rakyat dan
untuk rakyat. Sistem ini bertumpu pada daulat rakyat, bukan daulat pemimpin,
daulat pemerintah atau daulat raja. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah
pemilik kedaulatan. Adapun amanat yang diemban oleh para wakil rakyat, presiden
dan pejabat publik lainnya, adalah bersumber dari rakyat. Rakyat memiliki hak
dan kebebasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan....
Label:
151 sengketa pilkada,
Editor,
Halmahera Selatan,
Kepulauan Sula,
Memberamo Raya,
Muna,
nur rosihin ana,
Pemungutan Suara Ulang,
Pilkada serentak 2015,
Pilu,
Teluk Bintuni
Langganan:
Postingan (Atom)