Membangun Kultur Hukum dalam Demokrasi Lokal

Tahun 2015 telah berlalu. Banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari setiap jejak langkah selama setahun ini. Jejak khidmah dan kiprah Mahkamah Konstitusi selama 2015 semakin mengukuhkan jatidirinya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Ikhtiar dan ijtihad yang ditorehkan MK semata demi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi, baik demokrasi di tingkat nasional maupun lokal.

Setiap insan dituntut berlaku adil sekaligus menjadi penegak keadilan. Definisi keadilan secara umum yaitu menempatkan sesuatu secara proporsional, memberikan hak kepada pemiliknya. Keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap dua hal yang memang berbeda. Konsep keadilan yang demikian merupakan pengetahuan yang bersifat umum (tacit knowledge). Antitesis dari keadilan yaitu kezaliman. Keadilan dan kezaliman merupakan dua sisi kehidupan yang saling bertolak belakang.

Lembaga peradilan sebagai organ penegak keadilan dituntut mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum oleh lembaga peradilan lebih memprioritaskan aspek kepastian hukum dibandingkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Aspek kepastian hukum menggeser aspek keadilan. Hal ini tentu mencederai rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Padahal Sejatinya kepastian hukum merupakan bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan keadilan.

Tujuan Hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara teoretis terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan tujuan utama yang bersifat universal. Ditinjau dari teori etis (etische theorie) hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Keadilan adalah mahkota hukum.

Sila kelima dasar negara Pancasila tegas menyebutkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat”. Amanat sila kelima ini berarti bahwa negara memikul tanggung jawab untuk menciptakan keadilan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, pemerintahan, HAM. Implementasi keadilan di bidang politik antara lain dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin penyelenggaraan sistem politik yang demokratis dan adanya perlindungan kemerdekaan politik bagi seluruh warga tanpa adanya diskriminasi.

Khidmah Mahkamah

Berbagai permasalahan hukum dan konstitusi menemukan titik solusi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri pada 2003. Segala ikhtiar dan ijtihad telah dilakukan demi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan konstitusional MK dalam berbagai putusan, baik pengujian undang-undang maupun penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Selain itu, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK juga berperan menjadi penyeimbang dan kontrol dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. MK menilai, dalam era reformasi, demokrasi harus diimbangi dengan nomokrasi. Peran tersebut juga diimplementasikan oleh MK melalui berbagai putusan pengujian undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) yang diajukan selama 2015. Terlebih, momentum penyelenggaraan pilkada secara serentak yang dimulai pada 9 Desember 2015 menjadi kesempatan pertama bagi MK untuk menjalankan fungsi pengawalan demokrasi lokal secara langsung. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, sebelum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara perselisihan hasil pilkada, MK diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut.

Sementara itu, di luar pelaksanaan kewenangan-kewenangan konstitusionalnya, MK Indonesia terpilih menjadi presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (The Association of Asia Constitutional Courts and Equivalent Institutions atau AACC). Sebagai Presiden AACC, pada 2015 MK telah menunjukkan peran pentingnya dalam kancah internasional dengan menggelar beberapa kegiatan berskala internasional yang melibatkan mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis dari berbagai negara di dunia. MK Indonesia juga kerap diundang oleh MK atau lembaga internasional lainnya untuk membagi pengalaman praktik konstitusional MK Indonesia.

Keadilan Sosial dan Demokrasi Lokal

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merefleksikan penegakan keadilan sosial dan demokrasi, baik demokrasi dalam skala nasional maupun lokal. Putusan-putusan MK memadukan sisi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2015, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya, hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya. Kedua kewenangan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK mengemban amanat untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung (MA). Namun, pada Mei 2014 MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya.

Sepanjang tahun 2015, MK telah menerima dan meregistrasi sebanyak 141 perkara yang terdiri dari perkara pengujian undang-undang sebanyak 140 perkara dan satu perkara SKLN. Selain itu, terdapat perkara yang merupakan tindak lanjut perkara tahun sebelumnya sebanyak 80 perkara. Dengan demikian, total perkara tahun 2015 yang ditangani MK sejumlah 221 perkara. Dari sejumlah perkara tersebut, telah diputus sebanyak 158 perkara. Sisanya sebanyak 63 perkara dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2016.

“Sepanjang 2015, MK telah melunasi tunggakan sebanyak 80 perkara pengujian undang-undang yang merupakan sisa dari tahun 2014 lalu. Kemudian, MK telah menerima dan meregistrasi sebanyak 141 perkara yang terdiri dari perkara pengujian undang-undang sebanyak 140 perkara dan satu perkara SKLN. MK pun memutuskan beberapa putusan yang fenomenal, di antaranya membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA),” kata Ketua MK Arief Hidayat di hadapan insan media saat memaparkan refleksi kinerja MK 2015 dan proyeksi 2016, Rabu (30/12) di Gedung MK.

Adapun sejak berdiri pada tahun 2003 sampai 2015, MK telah telah meregistrasi sebanyak 2.056 perkara. Dari seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 1.993 perkara dengan rincian sebanyak 330 perkara dikabulkan, 1.013 perkara ditolak, 499 perkara tidak dapat diterima, 13 perkara gugur, 120 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 5 perkara Tidak Berwenang. Adapun sisanya, sebanyak 63 perkara masih dalam proses persidangan. Mahkota Keadilan Sosial

Ijtihad yang telah ditorehkan MK dalam putusan pengujian UU memberi arah bagi dinamika keadilan sosial dan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. MK memandang keadilan sosial sebagai mahkota hukum yang harus tetap tegak berdiri. Dalam hal ini MK merefleksikannya melalui putusan-putusan yang semata berpihak kepada keadilan sosial.

Beberapa putusan sepanjang 2015 yang menjadi putusan fenomenal (landmark decision) yang merefleksikan keadilan sosial di antaranya, yaitu MK membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Putusan bernomor 85/PUU-XI/2013 tersebut menyatakan UU SDA tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, ketentuan Hak Guna Usaha Air dalam UU SDA dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Padahal, Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.

Pada persidangan pleno pengucapan putusan, Kamis, 9 Juli 2015, MK menyatakan Konsumen PT PLN Persero yang tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) tidak terancam sanksi kurungan penjara, melainkan hanya sanksi denda. Hal tersebut ditegaskan MK dalam putusan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan). Dalam Putusan nomor 58/PUU-XIII/2015, MK menyatakan tidak tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kemudian pada Kamis 10 Desember 2015, melalui putusan nomor 31/PUU-XIII/2015 MK juga menegaskan bahwa pasal penghinaan merupakan delik aduan. Dengan kata lain, Pejabat yang merasa dicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri kerugian tersebut kepada pihak yang berwenang. Dalam putusannya, MK menyatakan frasa ‘kecuali berdasarkan Pasal 316’ dalam ketentuan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Konstitusi.

Adapun perkara lain yang telah diputus kabul oleh MK antara lain putusan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Sistem Keolahragaan Nasional; UU Hukum Acara Pidana; UU Otoritas Jasa Keuangan; UU Aparatur Sipil Negara; UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Advokat; UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara; UU Ketenagakerjaan; UU Kehutanan; dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sepanjang 2015, perkara PUU diregistrasi Kepaniteraan MK adalah sebanyak 140 perkara dan sisa tahun sebelumnya 80 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 220 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 157 perkara dan sisanya, sebanyak 63 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 25 perkara dikabulkan, 50 perkara ditolak, 61 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 15 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 2 perkara tidak berwenang.

Kemudian pada Kamis 10 Desember 2015, melalui putusan nomor 31/PUU-XIII/2015 MK juga menegaskan bahwa pasal penghinaan merupakan delik aduan. Dengan kata lain, Pejabat yang merasa dicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri kerugian tersebut kepada pihak yang berwenang. Dalam putusannya, MK menyatakan frasa ‘kecuali berdasarkan Pasal 316’ dalam ketentuan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Konstitusi.

Adapun perkara lain yang telah diputus kabul oleh MK antara lain putusan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Sistem Keolahragaan Nasional; UU Hukum Acara Pidana; UU Otoritas Jasa Keuangan; UU Aparatur Sipil Negara; UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Advokat; UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara; UU Ketenagakerjaan; UU Kehutanan; dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sepanjang 2015, perkara PUU diregistrasi Kepaniteraan MK adalah sebanyak 140 perkara dan sisa tahun sebelumnya 80 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 220 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 157 perkara dan sisanya, sebanyak 63 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 25 perkara dikabulkan, 50 perkara ditolak, 61 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 15 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 2 perkara tidak berwenang.

Total sebagaimana tersebut adalah dalam rangka menguji konstitusionalitas sebanyak 76 undang-undang. Dari total 76 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2015, terdapat beberapa undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang cukup tinggi yaitu:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuji sebanyak 31 kali.

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diuji sebanyak 12 kali.

3.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diuji sebanyak 6 kali.

4.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuji sebanyak 5 kali.

5.    Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 4 kali.

6.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebanyak 4 kali.

7.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 4 kali.

8.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 4 kali.

9.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebanyak 4 kali.

10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebanyak 4 kali.

Perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Kenaikan signifikan terjadi dalam empat tahun terakhir. Jika pada 2003-2010 perkara PUU masih pada kisaran angka 24-86 perkara, pada 2012 perkara PUU yang diregistrasi meningkat yaitu sebanyak 118, kemudian pada 2013 menurun sebanyak 109, pada 2014 sebanyak 140, dan pada 2015 sebanyak 140 perkara.

Berdasarkan grafik di atas, total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2015 sebanyak 921 perkara dan telah diputus sebanyak 858 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 203 perkara dikabulkan, 297 perkara ditolak, 251 perkara tidak diterima, 13 perkara gugur, 89 perkara ditarik kembali, dan terhadap 5 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 63 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2016.

Kewenangan MK untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review/constitutional review) dilandasi oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Permohonan judicial review, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap materi undang-undang atau norma hukum (biasa disebut pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang, (biasa disebut pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama. 

Nur Rosihin Ana

Dalam Rubrik Laporan Utama Majalah Konstitusi Nomor 107 • Januari 2016

readmore »»  

Pasangan Meninggal Pencalonan Pilkada Gugur

Erwin Arifin dan Priyo Budi Utomo telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati Lampung Timur. Namun Priyo meninggal dunia di masa kampanye sehingga Erwin tidak memiliki pasangan. Akibatnya pencalonan Erwin dalam Pilkada serentak 2015 dinyatakan gugur. Erwin menggugat ketentuan Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada yang menyebabkan pencalonannya gugur.

Pasangan Erwin Arifin dan Priyo Budi Utomo dikukuhkan sebagai pasangan calon bupati Lampung Timur oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur Nomor 42/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2015. Namun, di tengah berlangsungnya tahapan masa kampanye, tepatnya pada 3 November 2015, cawabup Priyo Budi Utomo meninggal dunia. Sejak meninggalnya Priyo otomatis Erwin tidak memiliki pasangan.

Atas meninggalnya Priyo, KPU Lampung Timur menerbitkan SK Nomor 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015. Intinya, SK ini menyatakan pasangan calon Erwin-Priyo gugur. Posisi Priyo tidak dapat digantikan calon lain. SK KPU Lampung Timur Nomor 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 ini merujuk pada Pasal 83 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 tahun 2015 yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Ana

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Erwin merasa hak konstitusionalnya yakni hak untuk dipilih, direnggut oleh ketentuan tersebut. Melalui konsultan hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan, Erwin mengadukan hal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah seorang kuasa hukum Erwin, Sirra Prayuna, pada 6 November 2015 mendatangi MK untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Permohonan ini dilengkapi dengan daftar bukti P-1 sampai P-5. Setelah berkas permohonan lengkap, pada 13 November 2015 Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 140/PUU-XIII/2015.

Sidang perdana perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 ihwal uji materi UU Pilkada ini digelar pada Selasa, 24 November 2015 dengan panel hakim Maria Farida Indrati (ketua panel), I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, serta didampingi seorang Panitera Pengganti, Achmad Edi Subiyanto. Selanjutnya, pada 27 November 2015, kuasa hukum Erwin lainnya, Badrul Munir mendatangi MK untuk menyerahkan perbaikan permohonan. Sidang berikutnya dengan agenda perbaikan permohonan digelar pada Kamis, 3 Desember 2015. Dalam persidangan ini, kuasa hukum Erwin, menambahkan bukti P-6 beserta surat kuasa.

Gugur di Etape Kampanye

Sejak meninggalnya Priyo Budi Utomo, hak konstitusional Erwin yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk dipilih dalam Pilkada Lampung Timur, serta merta hilang. Hal ini akibat berlakunya ketentuan norma Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Menurut Erwin, pemberlakuan Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada merugikan hak konstitusional Erwin dan warga negara lainnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal ini diperkuat dengan Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap warga Negara berhak dipilih dan memih dalam pemilu.” Sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Gugur dalam kontestasi Pilkada karena pasangan calon meninggal saat tahapan kampanye, bukan hanya terjadi kali ini saja. Hal ini sebelumnya juga terjadi Kabupaten Toli-toli tahun 2010, cawabup Amiruddin H. Nua meninggal dunia sehingga menyebabkan pasangannya tereliminasi dari pencalonan. Calon kepala daerah lainnya yang meninggal di etape kampanye yaitu Ruswandi Hasan (cabup Mesuji Tahun 2011), Chalik Effendi (cabup Oku Selatan Tahun 2010), Henry Edom (cawabup Bulungan Tahun 2005), dan Zubaidah Hambali (cabup Lampung Utara Tahun 2008).

Inkonsistensi Arti

Menurut Pemohon, telah terjadi inkonsistensi penerapan makna pada frasa “pasangan calon” dalam tahapan pemilihan dalam UU Pilkada. Hal ini berakibat pada perlakuan yang diskriminatif terhadap pasangan calon yang dinyatakan berhalangan tetap. Menurut Penjelasan Umum huruf c UU Pilkada, Pasangan calon dalam konsepsi Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. Di dalam UU ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket. Atas dasar demikian, paradigma yang terdapat dalam UU Pilkada sama dengan paradigma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 berpandangan bahwa pasangan calon adalah satu paket sebagaimana paradigma yang dianut oleh UU Pilkada yang diuji ini. Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan pasal 63 ayat (2) UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut Mahkamah tidak ada pemberlakuan berbeda atas setiap orang atau kelompok dan tidak ada perbedaan tafsir yang menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusi. Substansi Pasal 63 ayat (2) UU Pemda tersebut adalah sama persis dengan pasal 54 ayat (5) UU Pilkada yang diuji.

Dengan demikian maka pengguguran secara serta merta bagi pasangan calon disebabkan wafatnya pasangannya adalah konstitusional nyata-nyata tidak tercermin dalam Pasal 54 UU Pilkada itu sendiri. Sebab, dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (4), ayat (6) tidak diterapkan secara seragam konsepsi “pasangan calon adalah satu kesatuan pasangan calon.” Ketentuan Pasal 54 ayat (1), (4), (6) UU Pilkada masih memberikan kesempatan untuk dilakukan penggantian pasangan calon yang berhalangan tetap. Penerapan konsepsi yang berbeda antara pasal 54 ayat (5) dengan pasal 54 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) UU Pilkada nyata-nyata telah bertentangan dengan prinsip non diskriminasi sebagamaina diatur dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Wilayah Takdir

Mahkamah Konstitusi pada Senin 19 Juli 2010 mengeluarkan Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Pada halaman 31 putusan tersebut, Mahkamah berpendapat, “meninggalnya salah satu pasangan calon sehingga menyebabkan pasangannya tidak dapat mengikuti Pemilukada adalah suatu takdir Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat diprediksi oleh manusia; Ia berlaku untuk pasangan manapun sesuai kehendak-Nya.”

Menurut Erwin, meninggal dunia adalah takdir. Sedangkan pengguguran atas nama UU terhadap calon yang masih hidup, bukanlah takdir. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 tersebut sangatlah tidak relevan. Pengguguran pasangan calon dikarenakan meninggalnya salah satu pasangan calon sebagai takdir, menurut hemat Erwin adalah tidak tepat. Sebab masih terdapat hak konstitusional pasangannya yang masih hidup yang dihilangkan. Kecuali kedua orang yang merupakan satu pasangan calon sama-sama berhalangan tetap.

Seharusnya yang dianggap sebagai takdir, menurut Pemohon, adalah mengenai kematian salah satu pasangan calon. Sementara bagi pasangan calon yang masih hidup yang tidak dapat mengikuti Pemilukada, bukanlah takdir melainkan akibat hukum dari pemberlakuan UU.

Peristiwa hukum meninggalnya Priyo Budi Utomo yang merupakan pasangan Pemohon, adalah sebuah manifestasi dari takdir Ilahi yang tentu saja di luar kehendak manusia. Artinya hal itu di luar kehendak dan kendali Erwin, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu yang lain, para calon pemilih, pembuat UU (Pemerintah dan DPR) bahkan juga Mahkamah Konstitusi.

Semestinya yang hilang hanyalah hak calon wakil bupati Priyo Budi Utomo dikarenakan meninggal dunia. Sedangkan bagi Erwin Arifin yang masih hidup dan sudah ditetapkan sebagai calon Bupati semestinya tetap memiliki hak konstitusional untuk dipilih maupun memilih. Rumusan norma Pasal 54 Ayat (5) UU Pilkada sama sekali tidak memberikan jalan keluar bagi Erwin. Bahkan rumusan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang mengancam hak Erwin untuk dipilih.

Perlakuan Sama

Mahkamah dalam banyak putusannya sering kali menyampaikan pendirian Mahkamah sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini salah satunya tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menyatakan, “Mahkamah, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan Mahkamah.”

Kemudian, Mahkamah dalam Putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 mengizinkan pembukaan pendaftaran kembali bagi calon tunggal peserta Pilkada dengan pertimbangan demi menjamin terpenuhinya hak konstitusi warga negara. Mahkamah menyatakan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon.

Dengan demikian, maka menurut Erwin, apa yang dialaminya ini dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hal ini untuk mengajukan wakil pengganti demi terpenuhinya hak konstitusional Erwin. Seharusnya, pertimbangan hukum yang sama berlaku pula dan menjadi dasar Mahkamah dalam memutus permohonan Erwin ini. Sebab, bila dicermati, situasi dan kondisi yang sama juga sedang berlaku bagi Erwin saat ini, dimana hak konstitusi Erwin selaku warga negara untuk memilih dan dipilih menjadi terlanggar dengan adanya ketentuan norma pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Perlakuan yang sama juga berlaku bagi Erwin. Semestinya Mahkamah juga memberikan pertimbangan hukum dan dasar pemikiran yang sama bagi Erwin dengan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan dasar pemikiran Mahkamah pada Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut.

Oleh karena itu, dalam petitum Erwin memohon Mahkamah agar mengabulkan permohonannya. Erwin meminta Mahkamah menyatakan pasal 54 ayat (5) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkuatan hukum tetap, sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti dengan diberikan waktu yang wajar dan patut.”

Nur Rosihin Ana

Dalam Rubrik Catatan Perkara Majalah Konstitusi Nomor 107 • Januari 2016

readmore »»  

Khidmah Mengawal Keadilan Sosial dan Demokrasi Lokal

Pergantian tahun 2015 ke 2016 hendaknya menjadi momentum untuk melakukan muhasabah, refleksi dan proyeksi. Segala apa yang terjadi di 2015 patut menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia menuju terwujudnya keadilan sosial.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberi arti tersendiiri bagi pemulihan keadilan sosial dan demokrasi. Para pendiri bangsa telah mengumandangkan keadilan sosial menjadi cita-cita besar yang ingin diwujudkan sejak Indonesia diproklamirkan. Cita-cita ini ditorehkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sila Pancasila kelima.

Amanat konstitusi ini senantiasa dijaga MK melalui putusan-putusannya. Sepanjang 2015 MK menorehkan beberapa putusan yang merefleksikan keadilan sosial. Misalnya putusan yang cukup fenomenal tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dalam Putusan 85/PUU-XI/2013 MK dengan lantang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). MK dengan lugas menegaskan bahwa hak guna usaha air merupakan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas SDA. Swasta hanya dapat melakukan pengusahaan dalam alokasi tertentu dengan izin yang ketat.

Penghujung 2015 merupakan tahun politik lokal yang ditandai dengan adanya perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Sebanyak 264 daerah mengikuti pilkada serentak etape pertama yang digelar pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak etape berikutnya rencananya digelar pada 2017, 2018, 2020, 2022, 2023. Pilkada serentak secara nasional diharapkan benar-benar dapat diselenggarakan pada 2027.

Pilkada secara langsung oleh rakyat pertama kali digelar pada Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak itulah pilkada digelar di daerah-daerah dalam waktu yang berbeda-beda alias tidak serentak. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan pilkada tidak serentak selama satu dasawarsa ini.

Sejarah perjalanan pilkada di Indonesia mayoritas menyisakan sengketa. Kiprah MK dalam menangani perkara sengketa pilkada bermula pada Oktober 2008. Kemudian pada 19 Mei 2014, MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pilkada bukan wewenang MK. Namun demikian, MK tetap berwenang mengadilinya sebelum lahirnya UU yang mengaturnya.

Mengemban amanat bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi amanat yang menyangkut daulat rakyat. Pada suatu masa, muruah MK terjun bebas ke titik nadir. Ketua MK kala itu, M. Akil Mochtar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu, 2 Oktober 2013 malam. Akil ditangkap terkait perkara suap pilkada. Kasus Akil menjadi pelajaran berharga bagi dunia peradilan, wabil khusus segenap jajaran MK agar tidak mempermainkan perkara yang ditanganinya.

Sejak pendaftaran PHP Kada dibuka MK pada 16-26 Desember 2015, MK menerima pendaftaran PHP kada sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah. Sebanyak 128 perkara PHP kada diajukan oleh pasangan calon bupati, 11 perkara diajukan oleh pasangan calon walikota, sebanyak 6 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur, 1 perkara diajukan oleh pemantau pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya, dan 1 pemohon yang bukan pasangan calon kepala daerah, yaitu pemohon perkara PHP kada Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan manifestasi dari daulat rakyat. Mempermainkan perkara sengketa pilkada merupakan pengkhianatan terhadap daulat rakyat. Semoga MK purna mengemban amanat mengawal daulat rakyat dalam pilkada serentak 2015 dengan sepenuh khidmah, sehingga husnulkhatimah.

Nur Rosihin Ana

Dalam Rubrik Editorial Majalah Konstitusi Nomor 107 • Januari 2016

readmore »»