Selasa, 25 Mei 2010

Permohonan Andy-Dirmawan Tidak Diterima Karena Lewati Tenggat Waktu


Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 6/PHPU.D-VIII/2010

Pemohon:
H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc. dan Ir. Dirmawan.
Pokok Perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat.
Pihak Terkait
Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M. dan Drs. H. Mala Rahman.
Tanggal Registrasi
10 Mei 2010
Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan:
24 Mei 2010



Andy Azisi Amin-Dirmawan adalah Pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sumbawa Barat Nomor 14/2010 tanggal 2 Maret 2010.

Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kab. Sumbawa Barat No. 30/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Zulkifli Muhadli-Mala Rahman sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan rincian perolehan suara, Andy Azisi Amin-Dirmawan memperoleh suara sah sebanyak 27.045, dan pasangan Zulkifli Muhadli-Mala Rahman memperoleh suara sah sebanyak 38.401.

Pemohon mendalilkan, rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan Zulkifli Muhadli-Mala Rahman sebanyak 38.401 yang dilakukan Termohon terjadi atas dasar kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak babas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Termohon juga melakukan pelanggaran karena membiarkan Zulkifli Muhadli yang status ijazahnya tidak sah menjadi seorang Calon Pasangan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Termohon tidak melaksanakan amanah Pasal 60 ayat (4) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Termohon untuk melakukan pengecekan kelengkapan atau perbaikan persyaratan pasangan calon.

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan Surat Nomor 423.5/320IDiknas/2010 tertanggal 06 Februari 2010 perihal Perubahan SR Negeri menjadi SD Negeri, yang menyatakan "Kurikulum tahun 1968 terjadi perubahan nomenklatur Sekolah Rakyat Negeri menjadi Sekolah Dasar Negeri".

Adanya polemik ijazah dan pengaduan serta protes yang disampaikan kepada Termohon, maka Termohon mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional untuk meminta penjelasan dan klarifikasi perihal nomenklatur Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968.

Namun belum lagi jawaban Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional diterima oleh Termohon dan Surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Termohon dengan subjektivitasnya memaksakan kehendaknya dengan cara mengabaikan status Ijazah Zulkifli Muhadli yang tidak sah tersebut dan meloloskan keduanya sebagai Pasangan Calon.

Pada tanggal 5 April 2010 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Nomor 1722/C1/DS/2010 hal: Peralihan Nomenklatur Sekolah Rakyat Menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968, yang menyatakan, nama Sekolah Rakyat (SR) dengan menjadi Sekolah Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 13/1963 tanggal 28 Februari 1963.

Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1722/C1/DS/2010 tersebut semakin mengutkan Surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor 423.5/320/Diknas/2010 dan menerangkan dengan begitu jelas, lugas, dan tegas bahwa Tahun Ajaran 1968 nomenklatur pendidikan dasar yang dipakai adalah SDN dan bukan SRN.

Ijazah SRN No. 5 Taliwang Tahun 1968 atas Zulkifli Muhadli memiliki nomenklatur dan spesifikasi blangko yang berbeda dengan nomenklatur dan spesifikasi blangko yang dikeluarkan Direktur Djendral Pendidikan Dasar selaku instansi yang menerbitkanlmengeluarkan blangko ijazah untuk siswa seluruh Indonesia, dan ijazah SRN tersebut merupakan ijazah yang tidak sah.

Fakta hukum bahwa Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli menggunakan ijazah yang tidak sah, telah disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat, dimana Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat tidak meneliti kebenaran laporan tersebut dengan mencari informasi ke Kemendiknas.

Dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan Zulkifli Muhadli sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Di samping masalah ijazah, Pemohon juga mendalilkan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 tergambar dengan jelas dan nyata tidak bebas, tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana, namun sejak awal proses hingga kini tidak ada tindakan dan penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat dan Termohon.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain, penggunaan fasilitas Negara dalam Kampanye pasangan calon nomor urut 2. Intimidasi dan ancaman mutasi kepada PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adanya surat pernyataan Zulkifli Muhadli tentang janji pemberian sapi bagi pemilih

Selain itu, Termohon juga dalam pelaksanaan penghitungan suara ditingkat KPU Kab. Sumbawa Barat tidak pernah menggubris semua peryataan keberatan oleh saksi dengan tidak mau membubuhkan tanda tangan dipernyataan keberatan saksi Model DB2 KWK.

Sementara itu, dalam eksepsinya termohon menyatakan Permohonan tidak menyangkut tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Menganai status ijazah Zulkifli Muhadli, Termohon telah melakukan rangkaian penelitian terhadap persyaratan administrasi pasangan calon dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana direkomendasikan oleh Peraturan KPU Nomor 68/2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terhadap hal tersebut, Termohon telah melakukan evaluasi dan atau verifikasi secara administratif maupun faktual dengan mengklarifikasi Kepala SDN V Taliwang dengan hasil berupa keterangan yang mengatakan bahwa benar Zulkifli Muhadli telah menyelesaikan pendidikan di SDN V Taliwang pada Tahun 1968 dengan Nomor Induk 519. Selanjutnya klarifikasike Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya klarifikasi ke Kementerian Pendidikan Nasional. Namun, hingga Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon berakhir, Kementerian Pendidikan Nasional tidak memberikan jawaban. Kemudian ada klarifikasi dari Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 6 April 2010 melalui surat Nomor 1722/C1/DS/2010 tanggal 5 April 2010 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekdirjen Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Surat tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa ijazah yang digunakan Zulkifli Muhadli menggunakan ijazah yang tidak sah, melainkan dalam surat tersebut disebutkan bahwa terkait dengan kebenaran/keabsahan dari isi atau substansi ljazah, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa hal tersebut harus dikonfirmasi kepada sekolah/instansi yang menerbitkan Ijazah yang bersangkutan. Jika terbukti adanya kecurangan, maka pihak sekolah/instansi yang sudah terlanjur mengeluarkan ijazah harus mencabut/membatalkannya, dan dalam kenyataannya, belum ada instansi maupun sekeloh serta instrumen hukum (lembaga peradilan umum) yang menyatakan bahwa ijazah tersebut  tidak sah.

Dalam pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah menyatakan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 30 April 2010. Sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 5 Mei 2010 (tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 30 April 2010). Tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah Senin, 03 Mei 2010; Selasa, 04 Mei 2010; Rabu, 05 Mei 2010, karena hari Sabtu, 01 Mei 2010, dan Ahad, 02 Mei 2010, bukan hari kerja.

Sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, seharusnya permohonan diajukan paling lambat pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010. Namun faktanya permohonan diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2010 pukul 16.50 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), namun karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah tidak dapat memeriksa pokok permohonan.
Akhirnya, dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (Nur Rosihin Ana)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More