Selaksa asa dan cita mewarnai derap
langkah para tenaga honorer dalam khidmah dan bakti kepada negara. Bahkan rasa
cemas dan takut pun bergayut di sudut tak bertepi menanti kepastian
pengangkatan. Tenaga Honorer ingin dihargai secara wajar, bermartabat
sebagaimana layaknya para pegawai negeri sipil, pegawai sipil, dan pengabdian
lainnya.
Era otonomi daerah
memberikan kewenangan manajemen kepegawaian tidak lagi sentralistik....
Nora Uzhma Naghata, Sri Utami, Najuba Uzuma Akasyata, Nur Rosihin Ana
Sapa senja di Teluk Awur, Jepara 24 Agustus 2012
Selasa, 21 Oktober 2014
Nasib Tenaga Honorer
readmore »»
Label:
Catatan Perkara,
Gugatan,
mahkamah konstitusi,
nur rosihin ana,
Pengangkatan Pegawai,
Pengangkatan Tenaga Honorer,
Pengujian UU ASN,
PNS dan PPPK,
Uji UU,
UU Pemda
Senin, 20 Oktober 2014
Perusahaan Pailit Harus Dahulukan Upah Buruh
Manakala sebuah perusahaan ditimpa pailit,
maka upah dan hak-hak pekerja/buruh harus didahulukan pembayarannya. Namun
dalam pelaksanaan putusan pailit, kata “didahulukan” ditempatkan setelah
pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis (pemegang hak
tanggungan, gadai, fidusia, hipotik). Titah Mahkamah, pembayaran upah
pekerja/buruh didahulukan atas semua jenis kreditor, tagihan hak negara, kantor
lelang, dan...
Minggu, 19 Oktober 2014
Memilih Pimpinan DPR
Kullukum râ'in wa kullukum mas'ûlun
'an ra'iyyatihi...
Setiap kalian adalah pemimpin dan
kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinan kalian.
(HR Bukhari dan Muslim).
Suhu politik nasional seharusnya berangsur
menurun seiring rampungnya semua tahapan hajat demokrasi dalam pemilu
legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden. Faktanya, eskalasi politik
bergolak memperebutkan kursi pimpinan di DPR.
Riak...
Langganan:
Postingan (Atom)