Kewenangan sentral Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dalam rekrutmen calon anggota Komisi Yudisial (KY) dan calon anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat kritik dari kalangan akademisi.
Pola rekrutmen calon anggota KY dan calon anggota KPK yang harus melalui fit
and profer test di DPR sangat bertentangan dengan eksistensi KY dan
KPK yang dibentuk sebagai lembaga negara yang independen dalam rangka
menegakkan...
Kamis, 27 Maret 2014
Sabtu, 15 Maret 2014
Meretas Konstitusionalitas UU Ormas
Definisi
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai organisasi yang yang bersifat
nirlaba, merupakan definisi yang absurd. Sebab, dalam Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) justru
memperbolehkan pendirian badan usaha Ormas. Ketentuan yang bertentangan satu
sama lain ini tidak memberikan kepastian hukum dan merugikan kepentingan
kontitusional sejumlah Ormas, sebagaimana ditentukan...
Langganan:
Postingan (Atom)
